*KEPEDULIAN TERHADAP PENCATATAN UMBROMETER MASIH MINIM DI TINGKAT DESA*
*LAMPUNG TENGAH* – Pencatatan curah hujan melalui alat _umbrometer_ atau penakar hujan masih minim mendapat perhatian di tingkat desa. Padahal data tersebut sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, mitigasi bencana, dan perencanaan pembangunan.
Pantauan di beberapa wilayah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk Kecamatan Padang Ratu, menunjukkan belum adanya petugas khusus dan alat pencatat hujan yang berfungsi secara rutin. Akibatnya data curah hujan harian tidak terekam dengan baik.
“Selama ini kami tanam hanya mengira-ngira musim. Kalau ada data hujan tiap hari dari desa sendiri, kami bisa lebih tepat waktu tanam dan antisipasi banjir,” ujar salah satu petani di Padang Ratu, Jumat (25/7/2026).
Padahal, menurut BMKG, data curah hujan dari tingkat desa sangat dibutuhkan untuk melengkapi data stasiun resmi. Satu stasiun hujan resmi biasanya hanya mewakili puluhan desa, sehingga akurasinya kurang untuk kebutuhan pertanian lokal.
Kepala Desa setempat mengaku keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama. “Kami tahu pentingnya. Tapi belum ada anggaran untuk beli alat dan honor petugas pencatat. Kalau ada bantuan dari dinas atau swasta, kami siap,” katanya.
Praktisi pertanian menilai, minimnya kepedulian terhadap pencatatan umbrometer berdampak langsung. Kekurangan data menyebabkan perencanaan irigasi, drainase, dan bantuan asuransi pertanian jadi tidak tepat sasaran. Contohnya di Daerah Irigasi Way Padang Ratu I yang sering mengalami luapan karena debit puncak tidak terhitung.
*Solusi yang ditawarkan:*
1. *Pengadaan umbrometer sederhana* di setiap desa dengan biaya ± Rp150 ribu
2. *Penunjukan petugas pencatat* dari kelompok tani atau kader dengan honor insentif
3. *Pelaporan digital* melalui aplikasi atau grup WhatsApp ke BPBD, Dinas Pertanian, dan BMKG
4. *Kolaborasi* dengan perusahaan pertanian dan perguruan tinggi untuk pendampingan
“Data itu ibarat kompas. Kalau tidak dicatat dari sekarang, kita akan terus berjalan buta menghadapi perubahan iklim,” tegas salah satu penyuluh pertanian.
Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan stakeholder terkait segera menindaklanjuti dengan program pencatatan curah hujan berbasis masyarakat, agar ketahanan pangan dan mitigasi bencana di daerah bisa lebih kuat.
