Bukan Cuma Soal Gizi: Program MBG Jadi 'Engine' Baru Ekonomi Desa
LAMPUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak sekadar menjadi solusi atas persoalan stunting dan pemenuhan gizi anak sekolah. Lebih dari itu, program nasional ini diharapkan menjelma menjadi instrumen pendorong ekonomi lokal dengan dampak berganda langsung (multiplier effect) yang dirasakan jutaan masyarakat di pedesaan.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pertengahan 2026 program MBG telah menjangkau lebih dari 4,5 juta penerima manfaat melalui puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Kehadiran puluhan ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah sudah sepatutnya menciptakan pasar yang stabil bagi sektor pertanian dan usaha skala mikro.
Selama ini, masalah klasik yang dihadapi petani adalah fluktuasi harga dan rantai distribusi yang berbelit-belit. Harapannya kehadiran SPPG mengubah peta distribusi tersebut.
Untuk melayani kebutuhan harian, satu dapur SPPG rata-rata membutuhkan:
Beras: sekitar 5 ton per periode.
Telur & Ayam: hingga 3.000 butir telur dan 350 ekor ayam untuk sekali masak.
Sayuran Segar: mencapai 350 kilogram sayuran harian.
"Dulu hasil panen petani sering menghadapi ketidakpastian ketika panen, terutama hasil panen petani yang tidak bisa disimpan lama, seperti produk hortikultura. Sehingga harga murah karena takut membusuk. Sekarang, dengan adanya kebutuhan harian dapur MBG yang pasti setiap hari, seharusnya petani punya kepastian pembeli setiap hari dengan harga yang layak atau minimal punya alternatif pasar baru," ungkap salah seorang anggota Jamaah Tani Muhammadiyah di Lampung.
Riset ekonometri dan laporan lapangan oleh beberapa lembaga, seperti BPS dan IPB, menunjukkan bahwa integrasi petani ke dalam rantai pasok MBG mampu memotong rantai pasok, meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan meningkatkan Nilai Tukar Petani.
Penguatan ekonomi pedesaan ini didukung oleh keterlibatan lembaga lokal secara masif. Data BGN mencatat sebanyak 1.410 BUMDes, 157 BUMDes Bersama, serta 690 Koperasi Desa telah aktif berjejaring sebagai pemasok resmi bahan baku. Kebijakan ini juga disinergikan dengan pengalokasian minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan daerah.
Selain sektor pangan, program MBG juga sukses memangkas angka pengangguran di desa. Per Mei 2026, ekosistem MBG tercatat telah menyerap hingga 1,28 juta tenaga kerja, yang terdiri dari:
Pekerja Dapur: Ibu-ibu rumah tangga dan warga lokal yang diberdayakan sebagai juru masak serta staf kebersihan.
Jasa Logistik & Pemasok: Pemuda desa dan pengusaha angkutan lokal yang mengantar pasokan serta makanan.
Ekosistem UMKM: Keterlibatan lebih dari 142 ribu pemasok dan penyedia jasa pendukung di sekitarnya.
Tantangan Evaluasi & Tata Kelola
Kendati dampak ekonominya nyata, pelaksanaan di lapangan bukannya tanpa tantangan. Realitas menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap efisiensi anggaran, standar higienitas, dan pemerataan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Harapannya pemerintah, harus terus melakukan evaluasi berkala dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan bahan pangan yang diserap benar-benar berasal dari petani lokal, sekaligus menjamin makanan yang sampai ke anak-anak sekolah berkualitas tinggi.
Untuk mendukung pemenuhan gizi dengan kualitas yang tinggi tersebut, JATAM Lampung sebagai organisasi petani dibawah Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung telah memiliki beberapa produk pertanian yang bisa disinergikan dalam ekosistem MBG, salah satunya adalah beras sehat JATAM yang di budidayakan tanpa pupuk kimia dan obat kimia.
Melalui sinergi antara pemenuhan gizi anak dan penguatan ekonomi lokal, ekosistem MBG sudah seharusnya membuktikan bahwa kemandirian pangan dan kesejahteraan nasional memang harus dimulai dari desa. Jika petani sejahtera, konsumsi di desa akan meningkat, sektor riil tumbuh, dan akan memacu ekonomi lokal dan industri pengolahan. MAS
